19 Feb 2014
Merdeka.com - Badan anti korupsi
Thailand hari ini mengatakan mereka telah mengajukan tuntutan terhadap
Perdana Menteri Yingluck Shinawatra berkaitan dengan penyimpangan dalam
program pembelian beras pemerintah, dan memanggil Yingluck untuk
mendengar tuntutan itu pada 27 Februari akan datang.
"Meskipun dia (Yingluck) tahu bahawa banyak orang telah memperingatkan tentang adanya korupsi
dalam skema pembelian itu, tapi dia masih melanjutkannya. Ini
menunjukkan niatnya untuk menimbulkan kerugian pada pemerintah sehingga
kami telah sepakat untuk menuntut dia," kata Vicha Mahakhun, seorang
anggota Komisi Nasional Anti Korupsi Thailand, dalam sebuah
pernyataannya, seperti dilansir situs asiaone.com, Selasa (18/2).
Yingluck adalah kepala Komite Beras Nasional. Pemerintahan Yingluck
memperkenalkan skema terbaru itu pada 2011, dengan membayar petani jauh
di atas harga pasar untuk padi mereka.
Berita
tuntutan itu datang hanya beberapa jam setelah bentrokan berujung
kekerasan pecah antara polisi anti huru-hara dan demonstran
antipemerintah di Ibu Kota Bangkok, yang menyebabkan setidaknya dua
orang tewas, termasuk seorang polisi, dan puluhan orang terluka.
No comments:
Post a Comment