Bersih 3.0 : Reformasi Malaysia Berakhir dengan Kekerasan ( berita dari Indonesia )

Protes Bersih Malaysia (Foto: Reuters)

KUALA LUMPUR - Polisi Malaysia melepaskan tembakan gas air dan water cannon, saat ribuan pengunjuk rasa "Bersih" melakukan protes. Kelompok ini menuntut pemerintah untuk melakukan reformasi pemilu.

Diperkirakan pengunjuk rasa yang berjumlah 25 ribu hingga 30 ribu orang ini, memenuhi jalanan Kuala Lumpur. Mereka berencana untuk berjalan menuju Dataran Merdeka yang berada di pusat Ibu Kota Malaysia itu.

Tetapi para pengunjuk justru dihadapkan pada penjagaan ketat dari pihak keamanan. Kawat berduri tampak mengelilingi Dataran Merdeka. Sebelumnya pemerintah memang mengeluarkan larangan agar aksi protes dilakukan di wilayah tersebut.

Perdana Menteri Malaysia Najib Tun mengatakan, pemerintah tidak melarang pihak manapun untuk melakukan aksi protes termasuk dari oposisi. Tetapi PM Najib meminta agar protes tersebut dilakukan dengan damai dan berlangsung di tempat yang sudah ditentukan.

Namun pada akhirnya polisi melepaskan tembakan gas air mata, saat para pengunjuk rasa mulai menerobos masuk barikade di Dataran Merdeka. Selain gas air mata, water cannon juga dikerahkan oleh polisi untuk mengatasi para pengunjuk rasa.

"Mereka dilarang untuk melakukan protes di Dataran Merdeka. Lokasi ini tidak cocok untuk dijadikan tempat unjuk rasa," ungkap PM Najib seperti dikutip Channel News Asia, Sabtu (28/4/2012).

"Kami mengatakan kepada mereka, bila ingin demonstrasi lakukanlah di Stadion Bukit Jalil," imbuh PM Najib.

Sebelumnya larangan untuk melakukan protes di Dataran Merdeka dikeluarkan pada Jumat 27 April kemarin. Tetapi protes Bersih ini, bersikeras mereka tidak bermaksud untuk membobol barikade. Hingga kini belum diketahui, pengunjuk rasa yang ditangkap.

Bersih yang di dalamnya didukung oleh mantan Deputi PM Anwar Ibrahim, mendesak Pemerintah Malaysia untuk mereformasi undang-undang pemilu. Reformasi itu dimaksudkan agar peluang manipulasi hasil pemilu dapat ditekan.

Pihak Bersih, menyebutkan undang-undang pemilu yang selama ini diberlakukan, terus menerus menguntungkan pemerintahan koalisi yang berkuasa saat ini. Sejak Malaysia merdeka 1957 silam, koalasi yang dipimpin Partai UMNO terus memimpin Negeri Jiran.

Diduga Pemerintah Malaysia selama dipimpin koalisi ini, melakukan korupsi dan seringkali bertindak represif terhadap oposisi. 

* Sumber okezone.com