Foto : Presiden Myanmar Thein Sein (guardian)
NAYPYIDAW - Presiden Myanmar Thein Sein
mengusulkan pembukaan sekolah untuk meningkatkan pendidikan anak-anak
yang merupakan warga etnis Rohingya. Thein Sein mengatakan bahawa
pendidikan adalah hal penting untuk membantu etnis asing yang hidup di
Myanmar.
"Warga Benggala (Rohingya) hanya memiliki sekolah berbasiskan religi yang kurang memadai," ujar Thein Sein, seperti dikkutip VOA Burmese Service, Rabu (15/8/2012).
"Jadi, kami akan membuka sekolah untuk mereka dan memberikan pendidikan modern. Ketika mereka sudah menjadi kelompok yang terpelajar, mereka dapat membedakan apa yang baik dan buruk," imbuhnya.
Sejauh ini, Pemerintah Myanmar menepis laporan yang menyebutkan adanya insiden pembantaian di wilayah Arakan yang merupakan tempat tinggal warga Rohingya. Thein Sein mengklaim, saat ini pihak Pemerintah Myanmar justru memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban-korban konflik itu.
Bersamaan dengan itu, Thein Sein menegaskan pula bahawa penyelidikan internasional terhadap peristiwa kekerasan di Arakan tidak perlu dilakukan. Namun desakan-desakan dari sejumlah negara untuk mengadakan penyiasatan terhadap kes kekerasan itu kian bermunculan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Arab Saudi menuntut adanya proses penyelidikan yang detail mengenai peristiwa kekerasan itu. Utusan PBB untuk Myanmar Tomas Ojea Quintana turut meminta Parlimen Myanmar untuk menindaklanjuti isu Rohingya.
Salah seorang aktivis HAM di Inggeris, Mabrur Ahmed, mengatakan bahawa dirinya cukup menyambut kebijakan Presiden Sein yang hendak membuka sekolah untuk warga Rohingya. Namun Ahmed menilai, akan ada masalah yang timbul dalam kebijakan yang diusung Thein Sein. Warga Rohingya juga belum memiliki status kewarganegaraan di Myanmar dan dipandang sebagai warga asing.(AUL)okezone.com
"Warga Benggala (Rohingya) hanya memiliki sekolah berbasiskan religi yang kurang memadai," ujar Thein Sein, seperti dikkutip VOA Burmese Service, Rabu (15/8/2012).
"Jadi, kami akan membuka sekolah untuk mereka dan memberikan pendidikan modern. Ketika mereka sudah menjadi kelompok yang terpelajar, mereka dapat membedakan apa yang baik dan buruk," imbuhnya.
Sejauh ini, Pemerintah Myanmar menepis laporan yang menyebutkan adanya insiden pembantaian di wilayah Arakan yang merupakan tempat tinggal warga Rohingya. Thein Sein mengklaim, saat ini pihak Pemerintah Myanmar justru memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban-korban konflik itu.
Bersamaan dengan itu, Thein Sein menegaskan pula bahawa penyelidikan internasional terhadap peristiwa kekerasan di Arakan tidak perlu dilakukan. Namun desakan-desakan dari sejumlah negara untuk mengadakan penyiasatan terhadap kes kekerasan itu kian bermunculan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Arab Saudi menuntut adanya proses penyelidikan yang detail mengenai peristiwa kekerasan itu. Utusan PBB untuk Myanmar Tomas Ojea Quintana turut meminta Parlimen Myanmar untuk menindaklanjuti isu Rohingya.
Salah seorang aktivis HAM di Inggeris, Mabrur Ahmed, mengatakan bahawa dirinya cukup menyambut kebijakan Presiden Sein yang hendak membuka sekolah untuk warga Rohingya. Namun Ahmed menilai, akan ada masalah yang timbul dalam kebijakan yang diusung Thein Sein. Warga Rohingya juga belum memiliki status kewarganegaraan di Myanmar dan dipandang sebagai warga asing.(AUL)okezone.com
No comments:
Post a Comment